Disarikan dari Dialog Dirjen Perikanan Tangkap di Radio Republik Indonesia (RRI)

pada tanggal 16 September 2008.

”Usaha Perikanan Tangkap Indonesia yang Lestari, Kokoh dan Mandiri pada Tahun 2020” itulah cita-cita (visi) yang ingin dicapai Ditjen Perikanan Tangkap dalam melaksanakan pembangunan perikanan tangkap. Selanjutnya visi tersebut dijabarkan kedalam bebera misi pembangunan perikanan tangkap yang terdiri dari, (1) Mengelola sumber daya ikan secara bertanggung jawab; (2) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan; (3) Memfasilitasi ketersediaan pelabuhan perikanan dengan kualitas dan kuantitas yang memadai; (4) Memperkuat armada perikanan nasional; dan (4) Mengembangkan usaha perikanan tangkap yang efisien dan berdaya saing.

Melalui visi dan misi tersebut diharapkan akan terwujud kondisi ideal dalam pengelolaan perikanan tangkap. Selanjutnya kondisi ideal yang bagaimana yang diinginkan pada tahun 2020? Pertama, Stabilisasi dan penguatan basis produksi di seluruh wilayah pengelolaan perikanan; Kedua , Nelayan memiliki standar pendapatan dan kesejahteraan yang memadai dan dapat mengembangkan diri secara ekonomi, sosial, dan budaya; Ketiga, Usaha Perikanan tangkap dalam negeri tersedia dan tersebar di seluruh cluster pengembangan serta memiliki efisiensi dan daya saing yang tinggi; Keempat, Pelabuhan perikanan tersedia secara memadai dan kompetisi secara internasional, dan Kelima, Sub sektor perikanan tangkap memberikan sumbangan yang optimal terhadap perekonomian nasional.

Sudah tentu hal tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi dengan mempertimbangkan isu dan permasalahan dalam pengelolaan perikanan tangkap, optisme terwujudnya kondisi tersebut bukanlah hal yang berlebihan. Oleh karena itu, Ditjen Perikanan Tangkap telah menetapkan beberapa program startegis untuk menuju kondisi ideal tersebut, meliputi ;

(1) Revitalisasi Perikanan Tuna

Program Revitalisasi Perikanan Tuna bertujuan untuk (1) Mengakselerasikan Keberhasilan Sektor Perikanan Dengan Mempertahankan Produksi Hasil Tangkapan dan Meningkatkan Mutu Ikan Hasil Penangkapan; (2) Meningkatkan Kontibusi Sektor Perikanan Terhadap Perkonomian Nasional; (3) Meningkatkan Pendapatan Dan Kesejahteraan Nelayan; dan (4) Memberdayakan Usaha Perikanan Skala Kecil.

(2) Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil

Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan melalui pemberdayaan usaha perikanan tangkap skala kecil yang terarah dan terpadu dari mulai penangkapan, pelelangan hingga penanganan, ditunjang kelengkapan sarana dan prasarana,dukungan teknologi yang tepat, dan SDM yang memadai sehingga mampu memanfaatkan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan.

(3) Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Berbasis Klaster

Konsep pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Berbasis Klaster adalah usaha perikanan terpadu yang didukung dengan pemberian konsesi untuk mengelola sumber daya ikan yang ada pada suatu kawasan laut tertentu dalam rangka: (1) Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan, (2) Pencegahan IUU Fishing, (3) Pengendalian intensif terhadap akses sumber daya. Tujuannya adalah: (1) Mengembangkan Diversifikasi Usaha Perikanan Tangkap; (2) Meningkatkan Kepastian Rente Sumberdaya Perikanan; (3) Meningkatkan Peran Serta Pelaku Usaha dalam Optimalisasi Pengelolaan SDI.

Manfaat dari pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Berbasis Klaster antara lain: (1) Peningkatan PNBP; (2) Peningkatan Investasi; (3) Peningkatan Tenaga Kerja; (4) Peningkatan Pendapatan Nelayan; (5) Peningkatan Penerimaan Devisa Negara; (6) Peningkatan Produksi Perikanan.

(4) Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Terpadu

Dasar hukum pengembangan usaha perikanan tangkap terpadu adalah Permen Kelautan dan Perikanan No. PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap yang telah diubah melalui Permen KP No. PER.05/MEN/2008. Implikasi dari pengembangan usaha perikanan tangkap terpadu ini antara lain: (1) Menghentikan Operasi Kapal Asing; (2) Mendorong Dibentuknya Perusahan Joint Venture; (3) Meningkatkan Kemampuan Armada Perikanan Dalam Negeri Untuk Menggantikan Kapal Asing Yang Beropersi di ZEEI Dan Laut Lepas; (4) Izin Penangkapan Ikan Hanya Akan Diberikan Kepada Orang Atau Badan Hukum Indonesia.

Dalam jangka pendek dampak dari pengembangan usaha perikanan tangkap terpadu adalah penurunan PNBP dari pungutan kapal asing. Namun dalam jangka panjang akan diperoleh banyak manfaat, antara lain: (1) Peningkatan Penerimaan Pajak; (2) Peningkatan Penyerapan Tenaga kerja Indonesia; (3) Peningkatan Investasi; (4) Peningkatan Nilai Manfaat Tambahan; (5) Peningkatan Ketersediaan Bahan baku

(5) Pengembangan Pelabuhan Perikanan

Program ini bertujuan untuk mengembangkan pelabuhan perikanan dengan kualitas dan kuantitas yang memadai di seluruh sentra kegiatan perikanan tangkap sebagai pusat kegiatan ekonomi terpadu berbasis perikanan dan kelautan.

Jumlah Pelabuhan Perikanan hingga akhir 2007 berjumlah 813 Pelabuhan Perikanan, terdiri dari 5 Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), 12 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), 46 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), serta 750 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Dari 813 Pelabuhan perikanan tersebut 21 pelabuhan berada Ditjen Perikanan Tangkap, selebihnya dibawah pemerintah provinsi dan kabupaten.

Perbandingan Jumlah Pelabuhan Dengan Jepang dan Thailand


Jepang

Thailand

Indonesia

Garis Pantai

34,000 km

2,600 km

95.181 km

Jumlah Pelabuhan

3,000 buah

52 buah

813 buah

Rasio

1 Pelabuhan/11 km

1 Pelabuhan/50 km

1 Pelabuhan/117 km

Untuk mendukung kinerja pelabuhan perikanan dikembangkan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP). PIPP merupakan suatu sistem jaringan informasi yang berbasiskan internet yang menjadikan pelabuhan perikanan (saat ini telah mencapai 23 pelabuhan perikanan) sebagai pusat pengumpulan dan diseminasi data dan informasi. Dengan adanya PIPP diharapkan dapat disediakan data yang up to date, lengkap, dan akurat sehingga dapat digunakan sebagai bahan perencanaan, evaluasi kinerja operasional pelabuhan perikanan dan bahan pertimbangan dalam investasi di pelabuhan perikanan. PIPP dapat diakses melalui situs http://www.pipp.dkp.go.id/pipp2/index.html

Akhirnya, keberhasilan pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap tersebut tidak terlepas dari dukungan semua pihak, terutama sektor perbankan melalui pendanaan pembangunan dan penyaluran kredit lunak. Oleh karena itu, diakhir wawancara Dirjen Perikanan Tangkap, Dr. Ir. Ali Supardan, M.Sc menyampaikan beberapa pengharapan,:

Pertama, Dukungan pendanaan yang memadai baik bersumber dari APBN atapun swasta (dapat melalui Perbankan). Keterbatasan pendanaan pemerintah menuntut partisipasi swasta untuk membantu pembangunan sarana dan prasarana perikanan tangkap. Sebagai contoh, untuk membangun 25 Outer Ring Fishing Port (ORFP) yang telah diprogramkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap selama 5 Tahun membutuhkan pendanaan tidak kurang dari Rp. 62 Triliun. Keberadaan ORFP diwilayah perbatasan mutlak dibutuhkan untuk menampung kapal armada perikanan Indonesia yang beroperasi di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia dan Laut Lepas.

Kedua, Bantuan kredit bagi usaha perikanan tangkap skala kecil dari Perbankan yang dirasakan belum memadai. Disamping itu, perbankan belum sepenuhnya membantu usaha galangan kapal dalam negeri, pada hal usaha tersebut untuk saat ini cukup menjajikan dan didukung penuh oleh pemerintah. Jumlah kapal-kapal perikanan buatan dalam negeri dibutuhkan dalam jumlah besar sebagai upaya mengganti peran kapal-kapal asing yang beroperasi Indonesia, setelah pemerintah menghentikan izin penangkapan bagi kapal-kapal asing. Minimnya dukungan perbankan tersebut jauh berbeda dengan Thailand, China dan Taiwan dimana perbankan dinegara tersebut memberikan kemudahan bantuan modal melalui kredit lunak dan jangka panjang bagi industri galangan kapal.

Ketiga, Peningkatan kualitas sumberdaya manusia perikanan Indonesia. Saat ini komposisi nelayan skala kecil mendominasi sekitar 90 % armada perikanan tangkap skala kecil dengan tingkat pendidikan yang rendah. Untuk Ditjen Perikanan Tangkap dengan dukungan instansi lain terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui bimbingan teknis.

About these ads