Sampai dengan akhir tahun2007, Pemerintah telah membangun 813 pelabuhan perikanan dengan berbagai tipe di seluruh Indonesia, jumlah tersebut belum memadai jika dibandingkan potensi sumberdaya ikan dan panjang garis pantai yang kita miliki. Rasio jumlah pelabuhan perikanan dengan garis pantai di Indonesia adalah 1 : 117 km, bandingkan dengan dengan Thailand 1 : 50 km dan Jepang 1 : 11 km.

Terbatasnya sumber-sumber pendanaan pemerintah menuntut peran swasta dalam penyediaan infrastruktur perikanan, seperti pelabuhan perikanan. Secara hukum hal tersebut dituangkan dalam UU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan, dimana Menteri menetapkan pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh pemerintah. Pembangunan kedua pelabuhan perikanan swasta tersebut merupakan implementasi peratama dari amanat UU tersebut.

Letak yang strategis, berdekatan akses pasar Singapura, Malaysia, dan Thailand; berdekatan dengan fishing ground Laut Cina Selatan dan Natuna, dan penyerapan tenaga kerja lokal yang cukup besar merupakan beberapa pertimbangan bagi pemerintah memberikan rekomendasi kepada PT. Sarana Yeoman Sembada dan PT. Mandara Guna Gema Sejati untuk membangun Pelabuhan Perikanan Barelang dan Pelabuhan Perikanan Telaga Punggur. Laut Cina Selatan berdasarkan kajian Komnaskajiskan Tahun 2006 masih terbuka peluang pengembangan penangkapan ikan-ikan pelagis besar dan udang, dengan tidak jauhnya daerah penangkapan ikan dan tempat pendaratan tentunya cukup menguntungkan, karena biaya operasi penangkapan dapat diminimalkan dan penurunan kualitas hasil dapat dijaga. Disamping tinggi tinkat kosumsi Malaysia 60,6 per kapita/tahun dan Singapura 32,8 perkapita/tahun (FAO, 2004), merupakan pasar ekspor yang cukup potensial untuk menyerap hasil pendaratan ikan dikedua pelabuhan perikanan swasta tersebut.

Sebagaimana pelabuhan perikanan yang dibangun oleh pemerintah, ke-dua pelabuhan perikanan swasta ini wajib melaksanakan 13 fungsi sebagai pelabuhan perikanan sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 tahun 2006, 3 diantaranya adalah ; Pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan; Pelayanan Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan; dan Pelaksanaan kesyahbandaran. Khusus untuk aktivitas kesyahbandaran, Pelabuhan Perikanan Telaga Punggur dan Pelabuhan Perikanan Barelang telah menerbitkan rata-rata 74 Surat Izin Berlayar (SIB) per bulan, dengan jumlah yang terbanyak di Pelabuhan Perikanan Telaga Punggur.